Warga Tambaklorok Protes Minta Talut Polder Banger

26 Nopember 2010
Warga Tambaklorok Protes
Minta Talut Polder Banger
SEMARANG - Warga Kampung Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Emas protes. Pasalnya, pembangunan talut yang menjadi subsistem Polder Banger sampai sejauh ini belum direalisasikan.

Perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Warga Tambaklorok (FWT) mengadukan permasalahan tersebut kepada DPRD Kota Semarang. Perwakilan diterima Wakil Ketua DPRD, Djunaedi di ruang kerjanya.

Juru bicara FWT, Joko Wahyono mengatakan, saat dimulainya pengerjaan Polder Banger, pihak Pemkot menjanjikan membangun pula talut di sekitar Tambaklorok untuk penanganan rob. Secara desain, talut tersebut mengitari wilayah kampung, mulai dari samping Kali Banger sampai muara Banjirkanal Timur.

Warga khawatir, bila pembangunannya hanya terfokus pada polder tentunya kawasan kampung akan jadi langganan rob, mengingat setelah pembangunan polder mendekati akhir, Kali Banger akan ditutup.
Dengan begitu rob justru masuk ke wilayah perkampungan. ’’Selama ini keberadaan Kali Banger menjadi tampungan rob. Kalau kemudian ditutup, tentu air justru masuk ke kampung,’’ katanya.

Beralasan

Tuntutan warga ini, lanjut Joko, sebenarnya cukup beralasan. Saat sosialisasi rencana pembangunan Polder Banger, Bappeda yang saat itu diwakili M Farchan menyebutkan, untuk pembangunan talut harus bersamaan dengan polder.
Nantinya tinggi talut sekitar 2,5 meter. Namun saat ini pembangunan polder sudah dimulai, namun pembangunan talut belum ada apa-apanya.

Dia mengharapkan agar Pemkot segera membangun talut untuk melindungi warga Kampung Tambakorok yang dihuni sekitar 11.000 jiwa ini.

Apalagi Tambaklorok menjadi salah satu sentral penghasil ikan laut Kota Semarang.
Sekretaris FWT, Agus Salim menimpali, untuk wilayah Tambaklorok telah mengalami penurunan muka tanah yang mencapai 15 cm per tahun.

Bila rob masih terus masuk, tentu penurunan itu semakin cepat. ’’Kami mohon ada kejelasan soal talut. Kami protes karena dulu Pemkot pernah menjanjikan,’’ kata dia.
Menanggapi itu, Djunaedi SH menyatakan, Pemkot harus memberi perhatian serius dengan keluhan masyarakat itu.
’’Kalau memang sudah dijanjikan akan dibangun secara bersamaan dengan pembangunan polder, ya harus dilaksanakan.’’ (H37,H35-16)